Dua Kecamatan Di Purbalingga, Menjadi Lokasi Percontohan Kartu Tani
Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi (iptek), maka pembangunan pertanian tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional untuk meningkatkan produksi/produktivitas, serta kesejahteraan petani secara optimal.
Untuk itu perlu terobosan, supaya program-program pemerintah di bidang pertanian dapat berjalan dengan baik, salah satunya, adalah kegiatan kartu petani.
“Sampai saat ini masih banyak permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pembangunan di bidang pertanian, mulai ketersediaaan mesin pertanian yang masih kurang, teknologi pertanian masih rendah, tenaga kerja disektor perdesaan semakin berkurang, serta alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan lain,”tutur Zainal Abidin, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Kartu Petani, di Aula Ditanbunhut, Kamis (17/4).
Selain hal tersebut, Zainal menjelaskan, kendala di bidang pertanian lainya adalah ketersediaan air melalui jaringan irigasi belum memadai, sehingga masih diperlukan rehabilitasi jaringan di tingkat desa, maupun di tingkat usaha petani.
“Adanya serangan OPT, terutama wereng dan tikus di beberapa lokasi, ketersediaan benih, pupuk, sarana produksi lain yang belum tepat jumlah, waktu, mutu, serta tepat sasaran secara merata dengan harga yang terjangakau. Disamping itu belum adanya standar pelayanan minimal (SPM) bidang pertanian yang menjadi acuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada petani, sehingga Pemprov Jawa Tengah, melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura menjadikan Kabupaten Purbalingga, sebagai lokasi percontohan kegiatan kartu petani,”jelasnya.
Menurutnya, dua kecamatan di Purbalingga menjadi yang lokasi adalah empat desa di dua kecamatan, yaitu Desa Kedunglegok, dan desa Majatengah di Kecamatan Kemangkon. Kemudian Desa Kutawis dan Desa Bukateja di Kecamatan Bukateja.
“Untuk itu, kami menyambut baik program ini, serta terima kasi atas atensi pemprov Jateng yang menjadikan Purbalingga sebagai lokasi percontohan kegiatan tersebut,”tuturnya.
Dipilihnya dua kecamatan tersebut, untuk percontohan kartu tani karena dua kecamatan tersebut memiliki berbagai komoditas pertanian utama, diantaranya, padi , tebu, gula kelapa, jeruk, melati gambir dan lain sebagainya.
Hasil sensus pertanian pada tahun 2013 mencatat, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Purbalingga sebanyak 125.314 rumah tangga, dengan jumlah rumah tangga usaha sub sector holtikultura sebanyak 79.453 rumah tangga. Sedangkan sub sector tanaman pangan sebanyak 78.894 rumah tangga, dan untuk sub sector perkebunan sebanyak 68.765 rumah tangga.
Kontribusi sector pertanian tersebut, terhadap produk domestic regional bruto (PDRB) dari tahun ke tahun semakin menurun, pada tahun 2010 sebesar 31, 26 persen, kemudian tahun 2011 sebesar 30, 52 persen, dan tahun 2012 menurun menjadi 29,88 persen.
Walaupun demikian, kontri busi sector pertanian masih menduduki ranking tertinggi terhadap hasil pembangunan di Kabupaten Purbalingga.
Dengan kondisi tersebut, maka kebijakan pembangunan di sector pertanian yang merupakan sector andalan bagi masyarakat Purbalingga, perlu ditingkatkan, mulai dari kegiatan on farm hingga ke off farm, salah satu kebijakan dalam bidang tersebut adalah melalui program kartu petani.
Kartu petani merupakan gagasan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada petani, dengan adanya kartu petani, diharapkan petani akan terdata secara mendetail, mulai dari identitas, luas lahan, jumlah produksi, kebutuhan benih, pupuk dan lainya.
Melalui program kartu tani yang di gagas gubernur tersebut, para petani akan terpenuhi segala kebutuhannya dalam bidang pertanian, sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih baik, dan bantuan pemerintah akan tepat sasaran.
Acara sosialisasi dihadiri Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Jawa Tengah, Kepala BP2KP Kabupaten Purbalingga, Camat Kemangkon dan Bukateja, Para Kepala UPTD Dintanbunhut Kabupaten Purbalingga, Kepala BP3K Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga, dan Kepala Desa (Kades) yang menjadi lokasi percontohan kartu petani.(Kie_man)
