Tata Cara Penilaian Kelas Kelompok Tani

  1. PENDAHULUAN
    • Latar Belakang

Penguatan kelembagaan petani yaitu kelompoktani perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain; (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuh-kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usahatani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota. Secara teknis upaya penguatan kelompok tani ini dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Sementara itu, kondisi kelompoktani dari tahun ke tahun dapat dikatakan belum mengalami perkembangan seperti yang diharapkan atau dapat dikatakan tetap (bahkan cenderung menurun). Sebagian besar kelas kelompoktani tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti status kelas kemampuan kelompoktani yang tinggi (misalnya Madya atau Utama), namun kegiatannya bila diukur dengan skor penilaian ternyata dinamikanya masih rendah. Bahkan sekarang ini, ada sebagian kelompoktani sudah bubar, namun masih terdaftar di dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). Kondisi tersebut terjadi karena kelompoktani sering dijadikan sebagai alat atau wadah untuk memberikan bantuan/subsidi yang berkaitan dengan program pemerintah, sehingga pembentukan dan penumbuhan kelompoktani banyak dilakukan karena adanya proyek-proyek, dan dengan berakhirnya proyek kelompoktani tidak berfungsi atau tinggal nama saja.

Kabupaten Purbalingga kelompok tani yang teregistrasi di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) data perbulan Mei 2019 adalah sejumlah 1.427 yang terdiri dari sesuai dengan jenis Kelompok Tani Domisili 154, Perempuan 125, Tanaman Pangan 727, Hortikultura 38, Perkebunan 25, Peternakan 322, Pengolahan 15, P3A  4 dan Kawasan Mandiri Pangan 7 dan 108 belum diketahui. Sedangkan dilihat dari kelas kelompok adalah Kelas Pemula 756, Lanjut 371, Madya  66 dan Utama 2.

Pembinaan terhadap kelompoktani ini juga sejalan dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap penerima manfaat (bantuan) harus lembaga yang mendapat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. Hal ini tertuang pada pasal 298 ayat 4 dan ayat 5, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dan dipertegas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Presiden RI pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 yang menginginkan efisiensi dan meningkatkan skala ekonomi petani, melalui clustering (klasifikasi) untuk selanjutnya dikorporasikan.

 

  • Tujuan

Tujuan melakukan penilaian kelas kemampuan kelompoktani untuk :

  • Mengetahui keragaan kemampuan kelompoktani;
  • Menyediakan bahan perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan petani;
  • Mengetahui metodologi dan pemetaan kebutuhan penyuluhan pada masing-masing kelas kemampuan kelompoktani;
  • Menyediakan database kelompoktani melalui SIMLUHTAN;
  • Meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompoktani.

 

  • Sasaran
  • Kelembagaan yang menangani Penyuluhan baik tingkat Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes);
  • Penyuluh Pertanian baik Penyuluh PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya maupun Penyuluh Swasta;
  • Instansi Terkait.

 

  • Manfaat
  • Diperolehnya strategi pembinaan kelompoktani sesuai dengan kelas kemampuannya;
  • Diperolehnya materi pembinaan untuk mengembangkan kelompoktani menjadi Gabungan Kelompoktani dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

 

  1. TATA CARA PENILAIAN DAN PENYELENGGARAAN
    • Tata Cara Penilaian

Prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian kelompoktani yaitu :

  • Sahih (valid), yaitu kemampuan yang akan diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi kelompoktani;
  • Objektif, yaitu diukur secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
  • Keterandalan (reliable), yaitu siapapun, kapanpun, dimanapun dilakukan penilaian akan memberikan hasil yang sama;
  • Relevan, yaitu penilaian harus terkait dengan fungsi kelompoktani;
  • Efisien, yaitu dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur sesuai waktu yang ditetapkan.

Aspek Penilaian kelas kemampuan kelompoktani;

Dikenal dengan Panca Kemampuan Kelompoktani (PAKEM POKTAN), yaitu:

  • Kemampuan merencanakan;
  • Kemampuan mengorganisasikan;
  • Kemampuan melaksanakan kegiatan;
  • Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan;
  • Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompoktani.

Indikator Penilaian kelas kemampuan kelompoktani;

Merupakan rincian kegiatan dalam menjalankan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:

  • Aspek kemampuan merencanakan, terdiri dari indikator:
  1. Merencanakan kegiatan belajar (nilai maksimum 50);
  2. Merencanakan usaha (nilai maksimum 150).
  • Kemampuan mengorganisasikan, yang terdiri dari:
  1. Struktur Organisasi (nilai maksimum 25);
  2. Aturan dan Norma (nilai maksimum 25);
  3. Administrasi pembukuan (nilai maksimum 100).
  • Kemampuan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
  1. Pertemuan rutin (nilai maksimum 40);
  2. Kegiatan belajar (nilai maksimum 50);
  3. Pelaksanaan usaha (nilai maksimum 200);
  4. Pemupukan modal (nilai maksimum 50);
  5. Pelayanan informasi dan teknologi (nilai maksimum 60).
  • Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, dengan indikator Evaluasi usaha kelompok (nilai maksimum 100)
  • Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompoktani, dengan indikator pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus (nilaimaksimum 150).

Instrumen Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani;

Disusun berdasarkan aspek dan ndikator penilaian. Instrumen Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani adalah sebagaimana pada lampiran 1:

 

  • Penetapan Kelas Kemampuan Kelompoktani;

Ditetapkan berdasarkan hasil penilaian setiap kelompoktani oleh kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, dengan penetapan kelas sebagai berikut:

  • Kelas Pemula mempunyai nilai sampai dengan 245;
  • Kelas Lanjut mempunyai nilai 246-455;
  • Kelas Madya mempunyai nilai 456-700;
  • Kelas Utama mempunyai nilai 701-1.000.

 

  • PENYELENGGARAAN PENILAIAN
    • Persiapan Penilaian
  • Koordinator penyuluh pertanian di BPP melakukan koordinasi dengan seluruh penyuluh pertanian untuk mempersiapkan pelaksanaan penilaian kelas kemampuan kelompoktani;
  • BPP melakukan penggandaan instrumen penilaian sesuai dengan jumlah kelompoktani yang ada;
  • Penyuluh pertanian di WKPP melakukan verifikasi data kelompoktani binaannya (data kelompoktani yang existing, baik yang ditumbuhkan maupun yang dikembangkan);
  • Kegiatan persiapan penilaian dilaksanakan pada awal bulan Oktober.

 

  • Pelaksanaan Penilaian
  • Penyuluh Pertanian melakukan penilaian kelas kemampuan kelompoktani dengan menggunakan instrumen;
  • Penilaian dilaksanakan pada pertemuan rutin kelompoktani;
  • Penilaian dilakukan setiap tahun pada November;
  • Klasifikasi hasil penilaian ditentukan berdasarkan jumlah perolehan nilai dari setiap aspek, dengan klasifikasi Kelas Pemula, Lanjut, Madya ataupun Utama;
  • Hasil penilaian kelas kemampuan kelompoktani se-WKPP direkap oleh Penyuluh Pertanian selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan BPP.

 

  • Validasi oleh Kepala BPP
  • Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan melakukan rekapitulasi dan validasi laporan penyuluh pertanian se-Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP);
  • Hasil validasi dilaporkan paling lambat minggu II bulan Desember kepada kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian dikabupaten/kota.

 

  • Penetapan dan Pengukuhan Kelas Kemampuan Kelompoktani
  • Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga melakukan rekapitu-lasi hasil penilaian kelas kemampuan kelompoktani dari BPP;
  • Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga melakukan registrasi untuk kelompoktani yang baru ditumbuhkan dan menetapkan kelas kemampuan kelompoktani.
  • Hasil penetapan kelas kemampuan kelompoktani sebagai dasar untuk pengukuhan dalam rangka pemberian sertifikat yang dilakukan oleh pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota dilaksanakan pada akhir bulan Desember.

 

  1. PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN
    • Pembiayaan

Dukungan pembiayaan penilaian kelas kemampuan kelompoktani dapat bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

 

  • Pelaporan
  • Penyuluh pertanian;
  1. Melakukan verifikasi data kelembagaan kelompoktani di wilayah kerjanya,
  2. Melakukan penilaian terhadap seluruh kelompoktani di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya,
  3. Merekapitulasi hasil penilaian untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala BPP, paling lambat akhir November,
  4. Melakukan inputing data hasil penilaian kelas kemampuan kelompoktani ke Sistem Aplikasi Simluh, setelah mendapatkan berita acara penetapan dan pengukuhan hasil penilaian dari Kabupaten.
  • Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
  1. Melakukan validasi terhadap hasil penilaian yang disampaikan oleh penyuluh pertanian,
  2. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian seWKBPP dengan menggunakan Lampiran3,
  3. Melaporkan hasil rekapitulasi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga paling lambat minggu II bulan Desember,
  4. Petugas administrator (admin) BPP melakukan input/pemutakhiran data kelas kemampuan kelompoktani ke dalam SIMLUHTAN setelah mendapatkan hasil penetapan dan pengukuhan kelas kemampuan kelompoktani oleh Dinas Pertanian kabupaten Purbalingga.
  • Kepala Dinas pertanian Kabupaten Purbalingga
  1. Menetapkan dan mengukuhkan kelas kemampuan kelompoktani hasil penilaian Penyuluh Pertanian dan validasi BPP,
  2. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian dari seluruh BPP untuk selanjutnya dikirimkan kembali kepada BPP,
  3. Dinas Kabupaten Purbalingga, dapat mengakses hasil pemutakhiran data kelas kemampuan kelompoktani melalui SIMLUHTAN.

 

  1. PENUTUP

Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara penyuluhan pertanian di setiap tingkatan pemerintahan.

Adapun hasil penilaian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan strategi pemberdayaan kelompoktani berdasarkan kelas kemampuannya.

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *