Tingkatkan Kesejahteraan Petani Dengan ‘Korporasi’

 

 

Kesejahteraan petani yang belum baik menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Jalur distribusi pangan yang begitu panjang membuat petani hanya menjadi produsen tanpa profit yang baik. Petani sering kali “dipermainkan” oleh pihak yang mengambil keuntungan dari jalur distribusi yang begitu panjang. Sebagai contoh oleh para tengkulak skala besar.

Hal itulah yang kemudian memantik Pemerintah Kabupaten Purbalingga memangkas jalur distribusi sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara petani dan konsumen. Tentu di zaman digital ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengurai masalah tersebut dengan cara digital pula. Langkah tersebut diaplikasikan PemKab dengan mengundang BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) asal Sukabumi yang bergerak di bidang pertanian untuk mengisi pemaparan stimulus modal dan penandatangan nota kesepahaman Senin (27/11).

Acara yang dimaksudkan untuk menggagas pendirian BUMR pangan di Kabupaten Purbalingga tersebut dibuka oleh Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH., MM. Tasdi memaparkan dengan luas total purbalingga yang mencapai 77.764, 12 ha, 28,68%-nya adalah sawah atau 21.075,8 ha. Dengan luas sawah yang begitu potensial, semua bisa menghasilkan komoditas pangan. Namun kesejahteraan petani masih rendah yang tentu saja membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah kabupaten.

“Purbalingga sangat potensial menjadi lumbung pangan dunia karena semua komoditas pangan bisa ditanam di Purbalingga. Tetapi kesejahteraan petani kita masih tertinggal dan membutuhkan kebijakan strategis,” kata Tasdi.

Bupati Tasdi ingin mengadopsi model korporasi petani yang telah diterapkan di Sukabumi. Penggagas korporasi petani yang mampu sedikit memajukan petani dalam sisi kesejahteraan. Keinginan Tasdi untuk mengadopsi strategi korporasi yang digagas komisaris utama BUMR Sukabumi Ir. Luwarso disambut baik oleh BUMR Sukabumi. Komisaris utama mengatakan masalah utama mengapa petani Indonesia sulit berkembang adalah adanya gap waktu yang begitu panjang dari hulu hilir sehingga yang bisa menikmati keuntungan lebih banyak adalah pemodal.

Gap waktu distribusi akan terpangkas jika pemangku kebijakan bisa mengajak petani lebih berkiprah dan mengenalkan sistem korporasi bagi petani. Maksudnya adalah petani diajak memiliki saham atas produksi mereka sendiri dan korporasi tersebut mampu mempromosikan hasil produksi petani dengan metode e-commerce agar tidak ketinggalan zaman dan distribusi barang bisa lebih cepat sampai ke tangan konsumen.

“Selama ini harga banyak dimainkan oleh tengkulak. Petani dipaksa untuk menjual hasil pertanian jauh dari standard dengan alas an untuk menutup biaya distribusi. Padahal sampai kepada konsumen harga sudah melambung begitu tinggi,” ungkap Luwarso.

Untuk mewujudkan pendirian BUMR pangan di Purbalingga membutuhkan modal 250 miliar rupiah yang akan dialokasikan ke beberapa pos. Diantaranya adalah glontoran pinjaman kepada para petani sebagai biaya produksi, pengadaan lahan yang akan digunakan sebagai lahan BUMR yang menjadi pusat pertanian terpadu trmasuk di dalamnya membelanjakan alat-alat pertanian, membangun aplikasi i-pangan yang akan digunakan sebagai informasi pertanian di Kabupaten Purbalingga.

Menurut Luwarso, petani tidak akan dibebani biaya bunga untuk mengembalikan modal produksi. Pemerintah kabupaten Purbalingga lah yang akan dibebani biaya administrasi sebesar 3% yang diambilkan dari biaya 250 miliar rupiah tersebut dari BUMR Sukabumi. Tentu dengan pinjaman lunak dan mudah ini petani akan merasa terbantu seperti yang sudah diaplikasikan di Sukabumi.

Menurut rencana, pemerintah kabupaten Purbalingga akan melakukan survey lahan yang akan digunakan sebagai lahan terpadu besok Selasa (28/11) di Kecamatan Bojongsari. Langkah Bupati Tasdi yang serba cepat di segala lini termasuk di sector pertanian sangat diperlukan untuk mengakselarasi pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

“Besok seluruh OPD(Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait pada bidang ekonomi harus mendampingi saya meninjau dan mensurvey tempat yang akan kita jadikan korporasi petani. Semua harus cepat,” ungkap Tasdi.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *